Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar 'Cybersecurity MultiStakeholder Meet Up' di Aula Roebiono Kertopati BSSN Senin, 24 September 2018- Jakarta Selatan untuk menggalang sinergisme dan kolaborasi pemangku kepentingan keamanan siber nasional. Kegiatan tersebut akan digelar secara rutin mempertemukan perwakilan komunitas dan asosiasi swasta pemangku kepentingan siber dengan institusi pemerintah pemangku kepentingan keamanan siber dan pimpinan strategis BSSN.
Cybersecurity Multi-Stakeholder Forum ini merupakan ajang silaturahmi dan wadah BSSN dengan pemangku kepentingan keamanan siber nasional baik dari sektor pemerintah, sektor infrastruktur informasi kritikal nasional, sektor ekonomi digital, praktisi dan akademisi di bidang cybersecurity sebagai bagian dari kekuatan siber Indonesia, untuk bernaung, menjalin sinergisitas, dan berkolaborasi sehingga tersusun pola hubungan yang harmonis dan pola tindak yang efektif dan efisien terkait proses identifikasi, deteksi, hingga penanggulangan dan pemulihan serta penataan dan pengendalian jika terjadi insiden siber dan pada akhirnya terbangun sistem keamanan siber nasional yang kuat dan andal.
Kegiatan tersebut digelar terkait dengan besarnya potensi ancaman keamanan siber sebagai model ancaman baru yang menyerang keamanan informasi dan transaksi elektronik baik pada skala nasional, regional maupun global yang meliputi teknologi informasi, informasi elektronik, transaksi elektronik, sistem elektronik, penyelenggara sistem elektronik, jaringan sistem elektronik, dan infrastruktur informasi kritis nasional yang akan langsung berpengaruh pada terganggunya layanan publik, kerugian ekonomi, hingga hilangnya karakter dan jatidiri bangsa sebagai dampak pergeseran dinamika masyarakat dalam ranah siber di era teknologi informasi dan komunikasi.
 |
| Foto : BSSN |
Kegiatan tersebut digelar terkait dengan besarnya potensi ancaman keamanan siber sebagai model ancaman baru yang menyerang keamanan informasi dan transaksi elektronik baik pada skala nasional, regional maupun global yang meliputi teknologi informasi, informasi elektronik, transaksi elektronik, sistem elektronik, penyelenggara sistem elektronik, jaringan sistem elektronik, dan infrastruktur informasi kritis nasional yang akan langsung berpengaruh pada terganggunya layanan publik, kerugian ekonomi, hingga hilangnya karakter dan jatidiri bangsa sebagai dampak pergeseran dinamika masyarakat dalam ranah siber di era teknologi informasi dan komunikasi.
